KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA

Sedikit ulasan tentang konsepsi Negara Hukum di Indonesia

Dasar pokok Indonesia sebagai Negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini tidak lepas dari lingkup sosial masyarakat yang berkeadilan. Penerapan pentingnya penegakan hukum dalam suatu Negara sudah berlangsung sejak lama. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa dikembangkan oleh beberapa ahli, antara lain  Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dengan menggunakan istilah “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan oleh  A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. 

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah ‘’rechtsstaat’’ digolongkan menjadi  empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Pembagian Kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara ringkas,

Terjaminnya perlindungan hak asasi manusia oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan khususnya Pasal 3 ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam hal pembagian kekuasaan  diperlukan kebebasan dan kemandirian kekuasaan dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Di Negara Indonesia ini, kita mengenal pembagian 3 kekuasaan secara horizontal, yaitu :

1.      Kekuasaan eksekutif

2.      Kekuasaan legislatif

3.      Kekuasaan yudikatif

Dan pembagian 3 kekuasaan secara vertikal, yaitu :

1.      Kekuasaan pemerintah pusat

2.      Kekuasaan pemerintah daerah

3.      Kekuasaan pemerintah  kota/kabupaten  

Adanya batasan-batasan asas legalitas sebagai dasar bahwa pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku. Sistem kekuasaan pemerintahan, legislasi, dan yudikasi berdasarkan sistem konstitusi ketatanegaraan Indonesia.

Konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan dan kebijakan negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan undang-undang yang berlaku.

Semoga bermanfaat untuk pengunjung.